Arus mudik Lebaran tidak hanya tentang perjalanan pulang ke kampung halaman, tetapi juga tentang bagaimana negara memastikan hak masyarakat tetap terpenuhi selama perjalanan. Mulai dari rasa aman, akses informasi, hingga fasilitas yang inklusif bagi seluruh pengguna layanan transportasi.

Hal tersebut menjadi fokus pengamatan Tim Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kementerian Hak Asasi Manusia saat melakukan pemantauan situasi pemenuhan dan pelindungan HAM pada masa mudik Lebaran 2026 di Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu (15/3).

Pemantauan dilakukan di beberapa titik layanan transportasi strategis, mulai dari Terminal Tipe A Dhaksinarga Wonosari, Pos Pengamanan Prambanan, hingga Stasiun Tugu Yogyakarta.

Di Terminal Dhaksinarga Wonosari, tim meninjau langsung kesiapan sarana dan prasarana dalam menyambut arus mudik. Terminal ini telah menyediakan berbagai fasilitas yang mendukung layanan transportasi publik yang aman dan inklusif, seperti toilet umum, ruang bermain anak, serta akses bagi penyandang disabilitas termasuk jalur khusus bagi pengguna kursi roda. Papan informasi juga disediakan secara jelas untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi layanan transportasi secara mudah dan transparan.

Kasatpel Terminal Tipe A Dhaksinarga Wonosari, Aris, menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik.

“Kami berkomitmen menghadirkan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan inklusif bagi seluruh masyarakat. Berbagai fasilitas terus kami siapkan, termasuk akses bagi penyandang disabilitas dan ruang bermain anak, agar terminal ini benar-benar ramah bagi semua pengguna layanan,” ujar Aris.

Menariknya, kawasan terminal ini juga menghadirkan inovasi pelayanan publik dengan menghadirkan Mal Pelayanan Publik melalui kerja sama dengan pemerintah daerah. Inisiatif ini menjadikan terminal tidak hanya berfungsi sebagai simpul transportasi, tetapi juga sebagai pusat pelayanan masyarakat.

Pengamatan kemudian berlanjut di Pos Pengamanan Prambanan yang menjadi titik penting pengaturan arus lalu lintas selama periode mudik. Berdasarkan hasil koordinasi dengan jajaran kepolisian, pos pengamanan tersebut aktif membantu mengurai kemacetan serta menjaga kelancaran arus kendaraan demi memastikan keselamatan para pemudik.

Kapolresta Sleman Kombes Pol Adhitya Panji Anom menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga kelancaran arus mudik di wilayah tersebut.

“Kami bersama TNI, Dinas Perhubungan, dan berbagai instansi terkait terus bersinergi untuk memastikan arus mudik berjalan aman dan lancar. Pos Pengamanan Prambanan menjadi salah satu titik strategis untuk memantau dan mengurai potensi kepadatan lalu lintas,” jelasnya.

Sementara itu, di Stasiun Tugu Yogyakarta, berbagai fasilitas pelayanan juga terlihat telah mengakomodasi pemenuhan hak masyarakat sebagai pengguna transportasi. Mulai dari pos kesehatan yang beroperasi selama 24 jam, ruang laktasi bagi ibu menyusui, toilet ramah disabilitas, kursi prioritas, hingga area bermain anak bagi penumpang yang bepergian bersama keluarga.

Executive Vice President KAI Daop 6, Rahim, menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat terus ditingkatkan demi memastikan perjalanan yang aman dan nyaman selama masa mudik.

“Kami memastikan seluruh layanan di stasiun berjalan optimal, mulai dari kesiapan petugas, fasilitas kesehatan, hingga kenyamanan penumpang. Prinsip keselamatan menjadi prioritas utama agar perjalanan masyarakat dapat berlangsung dengan aman,” ungkapnya.

Sementara itu, perwakilan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM menegaskan bahwa pemantauan ini dilakukan untuk memastikan prinsip-prinsip HAM benar-benar hadir dalam layanan publik, termasuk pada momentum mudik Lebaran.

“Mudik bukan hanya mobilitas masyarakat, tetapi juga momentum untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat terpenuhi dalam setiap layanan publik. Karena itu, kami melakukan pengamatan langsung untuk memastikan layanan transportasi publik berjalan aman, inklusif, dan menghormati hak setiap orang, termasuk kelompok rentan,” ujar perwakilan Ditjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM.

Secara umum, hasil pengamatan menunjukkan bahwa layanan transportasi di sejumlah titik di Yogyakarta telah berupaya menghadirkan pelayanan publik yang ramah HAM, aman, serta inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Momentum mudik pun diharapkan tidak hanya menjadi perjalanan pulang yang lancar, tetapi juga perjalanan yang menghormati martabat dan hak setiap manusia.