1. Pendahuluan: Pajak Modern dalam Ekosistem Digital Global Perpajakan modern bergerak menuju ekosistem global yang sangat terhubung. Digitalisasi—melalui e-filing, e-invoice, big data analytics, kecerdasan buatan, dan cross-border tax information exchange—mendorong negara mengelola pajak dengan lebih cepat, presisi, dan terintegrasi. OECD, PBB, dan berbagai lembaga internasional menekankan pentingnya sistem pajak yang transparan, adaptif, dan kolaboratif. Namun perpajakan bukan hanya isu fiskal; di balik teknologi dan regulasi terdapat dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) yang menyangkut privasi, keadilan administratif, nondiskriminasi, akses informasi, dan akuntabilitas negara. 2. Analisis HAM dalam Sistem Perpajakan Modern A. Hak atas Privasi dan Perlindungan Data Digitalisasi perpajakan meningkatkan volume data warga yang dikumpulkan: pendapatan, transaksi digital, perilaku belanja, mobilitas, hingga metadata. Prinsip HAM—necessity, proportionality, dan purpose limitation—mengharuskan negara membatasi penggunaan data hanya untuk tujuan fiskal yang sah. Risiko muncul ketika pengumpulan data berubah menjadi over-surveillance, ketika data disalahgunakan lembaga lain, atau ketika terjadi data breach akibat keamanan yang lemah. B. Hak atas Keadilan Administratif dan Nondiskriminasi Sistem pajak berbasis algoritma dan automated assessment berpotensi bias. Ketika model tidak diaudit, salah data, atau tidak inklusif, kelompok rentan seperti UMKM informal, warga berpendapatan rendah, atau yang tidak melek digital lebih mudah terkena kesalahan verifikasi atau denda otomatis. Prinsip HAM menuntut negara menyediakan mekanisme banding yang jelas, akses human review, dan jaminan bahwa teknologi penegakan pajak tidak menghasilkan diskriminasi struktural. C. Hak atas Informasi dan Akses Layanan Publik Warga berhak memahami kewajiban pajaknya. Ketika informasi tidak jelas, platform digital sulit digunakan, atau pusat bantuan terbatas, wajib pajak dapat terkena denda tanpa mengetahui penyebabnya. Minimnya akses layanan mengurangi voluntary compliance, meningkatkan ketidakpastian hukum, dan merugikan kelompok rentan. Negara berkewajiban menyediakan informasi yang transparan, sederhana, dan ramah semua kelompok masyarakat. D. Transparansi dan Akuntabilitas Negara Kepercayaan publik terhadap kebijakan fiskal bergantung pada transparansi. Penggunaan data pajak perlu diaudit independen, akses internal dibatasi, dan seluruh kebijakan pengelolaan data diumumkan secara terbuka. Akuntabilitas mencakup pelaporan mengenai bagaimana data dikumpulkan, untuk tujuan apa digunakan, siapa yang memiliki akses, dan bagaimana negara memastikan integritas sistem. Tanpa akuntabilitas, risiko penyalahgunaan kekuasaan meningkat. 3. Isu Global dan Risiko dalam Tata Kelola Pajak Digital Isu global meliputi: surveillance fiskal yang berlebihan, kesenjangan digital yang menyebabkan ketimpangan kepatuhan, penegakan pajak yang tidak proporsional (misalnya denda otomatis tanpa konteks), serta potensi penyalahgunaan data oleh lembaga non-fiskal untuk tujuan politik, sosial, atau penegakan hukum tanpa batasan HAM yang jelas. 4. Pertanyaan Kritis bagi Pembuat Kebijakan - Apakah data pajak dikumpulkan secara minimal, jelas, dan proporsional? - Bagaimana negara menjelaskan tujuan dan penggunaan data kepada warga? - Apakah terdapat mekanisme banding yang mudah, cepat, dan inklusif? - Bagaimana perlindungan bagi warga miskin, tidak melek digital, atau kelompok rentan? - Apakah algoritma, data, dan sistem pajak telah diaudit independen untuk mencegah bias dan penyalahgunaan? 5. Rekomendasi untuk Kebijakan Pajak Berbasis HAM - Terapkan privacy-by-design dan prinsip data minimization pada seluruh sistem digital pajak. - Permudah prosedur banding dan koreksi, baik digital maupun tatap muka. - Berikan skema keringanan, diskon, atau denda bertahap bagi kelompok rentan. - Publikasikan kebijakan penggunaan data pajak secara transparan dan mudah dipahami. - Tingkatkan literasi pajak dan literasi digital di semua kelompok masyarakat, termasuk UMKM dan pekerja informal. 6. Kesimpulan: Menyeimbangkan Penerimaan Fiskal dan Hak Warga Modernisasi pajak dapat meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan akurasi pengelolaan fiskal. Namun hal ini harus berjalan selaras dengan perlindungan HAM. Negara perlu menyeimbangkan kebutuhan penerimaan fiskal dengan penghormatan terhadap privasi, keadilan administratif, nondiskriminasi, akses informasi, dan akuntabilitas publik. Dengan pendekatan berbasis HAM, digitalisasi pajak dapat menciptakan sistem perpajakan yang lebih aman, inklusif, dan adil bagi semua.